Konsensus Abal-Abal

Soeharto menjadi jenderal paling beruntung di tahun 1965. Karir militernya terselamatkan dalam sekejap. Hilangnya Menpangad Letjen Ahmad Yani memberikannya jalan lapang untuk menguasai TNI AD tanpa melalui proses legal. Dasarnya hanya konsensus, bila Menpangad berhalangan maka Pangkostrad-lah yang akan menggantikannya untuk sementara.

Sebelum itu, karir Soeharto dianggap sudah mentok. Meski kedudukannya cukup prestisius - Pangkostrad - Soeharto bukanlah orang yang diperhitungkan banyak orang bisa menapak lebih tinggi. Ia tidak berteman dekat dengan Ahmad Yani dan ia pun bukan jenderal favorit Soekarno. Jabatan Pangkostrad yang disodorkan lebih karena penghormatannya sebagai jenderal senior dan bekas pahlawan Trikora.

Terkait hal ini, ada sebuah cerita saat KSAD Nasution mencari penggantinya di tahun 1962. Awalnya, ketika itu, Nasution hanya menyodorkan Wakasad Letjen Gatot Subroto. Tapi usul ini langsung ditolak karena Soekarno memang tak pernah menyukai Gatot sejak era revolusi dulu. Presiden lalu meminta nama tambahan. Disodorkanlah nama 10 jenderal, Soeharto ada di nomor pamungkas. (versi lain, hanya 3 nama).

Soekarno yang meski tak dekat-dekat amat dengan Soeharto tapi tahu reputasi tempurnya pun karuan menjadi heran. Mengapa seorang jenderal senior pahlawan serangan umum 1949 dan pembebasan Papua Barat hanya ditaruh di nomor sandal? Nasution lekas menjawabnya itu karena Soeharto adalah jenderal penyelundup (Tentu ini mengacu saat Soeharto menjadi pangdam Diponegoro tahun 1959).

Jadilah, Ahmad Yani yang jadi nomor satu dalam list usulan Nasution yang diangkat sebagai KSAD baru. Penunjukkannya terbilang berani meski tidak mengejutkan. Berani, karena dari sisi umur, Yani melompati banyak jenderal lainnya, termasuk Soeharto (Ahmad Yani dilahirkan Juni 1922, sementara Soeharto setahun lebih tua). Tak mengejutkan karena kecerdasan dan reputasi Yani memang tengah menjulang saat itu.

Tapi begitulah, dengan posisi underdog seperti itu, hilangnya Ahmad Yani di malam 1 Oktober 1965, seperti berkah tersembunyi bagi Soeharto. Ia bisa segera muncul karena sebagaimana yang disebut dalam banyak buku sejarah, ada konsensus bilamana KSAD berhalangan maka pangkostrad lah yang bertindak mewakilinya. (versi lain menyebut, acting KSAD adalah jenderal paling senior yang masih aktif).

Selama ini sih, tak banyak orang yang mendalami soal ini. Konsensus yang dijadikan azimat Soeharto untuk mengambil alih komando AD pasca Gestok dianggap sebuah kelaziman mengingat posisi Wakasad ketika itu memang tengah lowong. Tidak ada lagi Wakasad semenjak meninggalnya Jenderal Gatot Subroto pada tahun 1962.*) Untuk tugas kesehariannya, Menpangad dibantu oleh 3 deputi dan 7 asisten.

Saya pun semula tak berniat mengkritisi-nya, sampai saya membaca TEMPO edisi 7 Oktober 1978 yang memuat wawancara dengan Letjen Sarwo Edhi Wibowo. Mertua SBY itu bercerita bahwa ia tahu kepastian Gestok pertama kali dari Letkol Herman Sarens Sudiro yang diutus Soeharto mengantar sepucuk surat untuknya. Herman ketika itu datang panser dan berpakaian tempur lengkap.

Surat itu pendek tapi jelas. Kolonel Sarwo Edhi diminta datang ke Kostrad lengkap dengan pasukan RPKAD yang dipimpinnya. Apa yang dipikirkan Sarwo Edhi menerima surat itu? Pertama, ia takut perintah itu hanya jebakan - mengingat saat itu sukar menentukan siapa lawan siapa kawan. Kedua, ia merasa jika KSAD tidak ada maka yang berhak mewakilinya bukanlah Soeharto.

“Waktu itu perkiraan saya, sesudah Pak Yani, mestinya yang ambil pimpinan komando adalah deputi-deputi yang ada di SUAD. Deputi Operasi, yaitu Pak Mursid.**) Saya minta petunjuk Pak Mursid. Datanglah utusan saya yang menemui Pak Mursid. Pesan Pak Mursid untuk sementara, memang benar, bahwa pimpinan AD dipegang oleh Pak Harto. Karena itu diminta agar RPKAD menghubungi Kostrad. Oke kalau begitu.”***)

Nah, berarti tak semua pejabat militer tahu tentang konsensus tersebut. Apa mungkin seorang Sarwo Edhi yang walau baru berpangkat kolonel alpa untuk mengetahui konsensus tersebut? Mengingat kedudukannya sebagai kepala pasukan pemukul paling elite yang dimiliki TNI AD. Mengapa orang pertama yang muncul di kepalanya adalah Mayjen Mursid dan bukan Soeharto.

Pertanyaan akan makin bertambah bilamana Anda membaca biografi Jenderal Soemitro. Dalam sebuah pertemuan dengan Nasution, suatu kali Soemitro yang saat Gestok menjabat Pangdam Mulawarman pernah mengungkapkan keheranannya, kenapa pasca Yani terbunuh, selaku jenderal paling senior Nasution tak juga muncul memimpin AD mengatasi keadaan dan menghadapi Soekarno.

Sayang, Soemitro tak menyertakan jawaban Nasution. Tinggal saya yang bertanya-tanya, benarkah konsensus itu memang ada?

(Saya sudah mencoba men-trace kegiatan kunjungan Ahmad Yani ke luar negeri dalam kurun waktu 1963-1965. Kalau ada, benarkah Soeharto saat itu bertindak mewakili KSAD di dalam negeri. Sayang saya belum menemukannya)

Prolog: Sadar secara hukum posisinya lemah, Soeharto kemudian menciptakan kondisi yang akhirnya ‘memaksa’ Soekarno menerbitkan Supersemar.

*) Salah satu versi menyebut pejabat wakasad pasca Gatot Subroto adalah Kolonel Bambang Supeno. Namun data ini agak membingungkan karena jika benar wakasad kenapa Bambang hanya berpangkat kolonel. Bahkan lebih rendah 2 level dibandingkan pangkat deputi atau asisten Menpangad.

**) Mursid adalah Deputi I Menpangad. Ia satu-satunya Deputi yang tersisa. Dua deputi lainnya, Deputi III MT Haryono dan Deputi II Suprapto ikut menjadi korban Gestok. Sementara dari 7 Asisten Menpangad masih tersisa 5 orang. Asisten II Mayjen Djamin Gintings, Asisten III Mayjen Pranoto Reksosamodra, Asisten V Mayjen Soeprapto Soekowati, Asisten VI Brigjen Soedjono, Asisten VII Brigjen Alamsjah Prawiranegara.

***) Ada alternatif hipotesa mengapa Mursid menjawab seperti itu. Pertama, karena memang konsensus itu ada. Kedua, ia sungkan dengan Soeharto mengingat Soeharto jenderal senior, dan ia pernah menjadi bawahan Soeharto dalam Komanda Mandala. Ketiga, Mursid memang sudah kehilangan inisiatif.


About this entry